Mengambil Manfaat Dari Peraturan Dan Kebijakan Investasi Pemerintah
Kebijakan Pemerintah Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi investasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan pembangunan. Karena pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan proyek strategis nasional, investasi tidak lagi terkonsentrasi di pulau Jawa.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan pemerintah akan menjaga keseimbangan antara memerangi wabah dan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 sejalan dengan perkiraan pemerintah sebesar 3,69% year-on-year. Pemerintah yakin pertumbuhan akan paling besar pada 2022.
“Untuk mendukung iklim investasi, pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempermudah perizinan dengan memperkenalkan OSS online, yaitu sistem perizinan usaha digital. Pemerintah akan terus mengembangkan OSS dan memperkuat SDM baik di tingkat institusi maupun daerah. Pemerintah juga fokus untuk mematuhi ketentuan UUD MK tentang UU Cipta Kerja,” kata Airlangga dalam seminar virtual online-nya tentang Legal and Regulatory Outlook 2022: Recovery in Business and Investment, dikutip Kamis 17 Februari 2022.
Menanggapi kendala tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2021. Pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Percepatan Investasi bertanggung jawab untuk mengusulkan proyek atau sektor / komoditas yang mempercepat penciptaan / penambahan mata uang asing, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi daerah / lokal dan pelaksanaan kerjasama antara perusahaan dan perusahaan besar. dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Mengenai pentingnya dukungan regulasi untuk proyek strategis nasional, ekonom UI Telisa Falianty mengatakan ada lima tantangan, yaitu akses pasar, regulasi sektor, infrastruktur, kondisi bea keluar dan impor, serta ketersediaan tenaga kerja asing.
“Meskipun secara umum ada tiga jenis masalah, namun sebagian besar dari 190 kasus investasi berdasarkan data BKPM adalah 34,9% untuk pembebasan lahan, 32,6% untuk perizinan, 17,30% untuk regulasi fiskal/politik dan 15,2% untuk masalah lainnya,” jelasnya. . .
Manfaatkan Aturan Investasi Pemerintah
Namun, terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha dan industri Indonesia sebagai akibat dari kebijakan baru pemerintah, perubahan ini membuka peluang baru yang perlu dimanfaatkan secara cermat oleh semua pihak.
“Selama 32 tahun kami berkiprah di dunia hukum Indonesia, kami telah melihat sejumlah perubahan di lingkungan hukum Indonesia dan kami yakin perubahan tersebut cukup signifikan, terutama pada isu-isu seperti investasi dan kemudahan berusaha,” ujarnya. .tambah mitra Pendiri Dentons. Hakim HPRP Al Hanafiah.
Partner HPRP Denton, Giovanni Mofsol Muhammad mengatakan, dari 2019 hingga 2021, terutama setelah pandemi, pemerintah sangat antusias untuk memberlakukan regulasi, termasuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Dentons HPRP, juga dikenal sebagai Hanafiah Ponggawa & Partners, telah terlibat dalam hukum perusahaan Indonesia sejak tahun 1990 dan saat ini merupakan salah satu dari lima firma hukum terbesar di Indonesia.
Regulasi yang menjauhkan proyek strategi nasional dari pandemi antara lain Perpres 109/2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional, yang mengecualikan perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk proyek-proyek strategis dan pemenuhan izin dan non penugasan secara elektronik. 30/2021 yang memberikan jaminan atas risiko politik.
Selanjutnya, Perpres 19/2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. PP ini menawarkan kemudahan untuk pengadaan tanah skala kecil dan sistem pengadaan tanah secara elektronik. Kemudian ada 42/2021 tentang Fasilitas Proyek Strategi Nasional. PP ini memuat ketentuan tentang penjaminan negara dan percepatan pengadaan barang dan jasa.
Kunci Keberhasilan Kemitraan Pemerintah Dengan swasta
Shinta Kamdani, Kepala Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia III. Wapres mengingatkan empat kunci keberhasilan kemitraan pemerintah-swasta (KPS) dalam menggarap proyek strategis nasional, yaitu kemauan politik dan landasan hukum yang kokoh, transparansi dan kerangka hukum yang kokoh, strategi komunikasi yang jelas.
Adapun UU Cipta Kerja, dia yakin bisa menggerakkan perekonomian karena Omnibus Act memperbarui beberapa undang-undang sekaligus, menyederhanakannya, memberikan kepastian hukum, dan dengan demikian mendukung investasi.
“Namun, tantangan dan kendala masa transisi perlu disikapi. Implementasi undang-undang ini juga terkendala sejumlah kendala, antara lain panjangnya transisi RBA ke daerah yang belum sinkron, regulasi yang tertunda dan tidak sinkron, ketimpangan dalam layanan OSS digital lintas wilayah dan keterlambatan mengintegrasikan layanan K/L dan kota ke dalam OSS,” jelasnya.
Sumber : medcom.id
